118 Hektare Lahan Terbakar Selama Agustus, Penanganan Karhutla Hadapi Sejumlah Kendala
Tanjung Redeb – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau mengungkapkan bahwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Berau terus menunjukkan peningkatan selama musim kemarau. Selain ancaman kebakaran, BPBD juga mulai mengantisipasi potensi kekeringan yang biasanya terjadi setelah periode Karhutla.
Kepala BPBD Kabupaten Berau, Mahsyahdi, mengatakan Kabupaten Berau saat ini menjadi daerah dengan jumlah titik panas tertinggi di Kalimantan Timur. Kondisi tersebut menjadi indikator tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan yang harus segera ditangani.
“Biasanya setelah Karhutla pada musim kemarau akan muncul ancaman kekeringan. Karena itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan data terbaru, terdapat 166 titik panas di Kabupaten Berau dalam satu hari. Meski jumlah tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan kondisi normal yang bisa mencapai lebih dari 200 hotspot dalam sepekan, angka tersebut tetap memicu terjadinya sembilan kejadian Karhutla dalam waktu yang hampir bersamaan.
“Penanganan dilakukan secara beruntun. Tadi subuh pukul 05.30 kami selesai menangani satu lokasi, kemudian pukul 10.00 sudah bergerak lagi ke lokasi lainnya,” katanya.
Selama Agustus, BPBD mencatat sedikitnya 38 kejadian Karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 118 hektare. Angka tersebut meningkat drastis dibandingkan data per 10 Agustus yang masih sekitar 40 hektare.
Selain itu, masih terdapat sekitar 35 hektare lahan yang terbakar namun belum dapat didata karena lokasi yang sulit dijangkau.
“Kenaikan luas lahan terbakar dalam waktu satu minggu cukup tinggi. Bahkan masih ada beberapa lokasi yang belum bisa didata karena akses yang sulit,” jelasnya.
Dalam penanganan Karhutla, BPBD bersama instansi terkait mengerahkan sekitar 163 personel dan 52 unit kendaraan serta peralatan. Kekuatan tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Manggala Agni, TNI, Polri, hingga dukungan perusahaan dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan.
Namun Mahsyahdi mengakui jumlah personel dan sarana tersebut belum memadai ketika kebakaran terjadi secara bersamaan di berbagai lokasi.
Beberapa kendala utama yang dihadapi tim di lapangan antara lain lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, keterbatasan personel, minimnya sumber air, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) yang meningkat, hingga kurangnya dukungan logistik dari sektor swasta.
Selain itu, ia juga menyoroti masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam membantu penanganan kebakaran.
“Yang terjadi di dekat permukiman, masyarakat justru menjadi penonton. Padahal penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah,” tegasnya.
Untuk mempercepat penanganan, BPBD membagi wilayah penanggulangan menjadi lima zona, yakni Gunung Tabur-Tanjung Batu, Teluk Bayur-Kelay, Labanan-Segah, Tanjung Redeb-Sambaliung, serta Biatan-Biduk-Biduk. Posko BPBD, Damkar, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di setiap wilayah dimanfaatkan sebagai posko bersama.
Mahsyahdi berharap seluruh elemen masyarakat ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla agar dampaknya tidak semakin meluas, termasuk mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Kalimarau seperti yang pernah terjadi pada 2015 dan 2019.
“Kami berharap semua pihak dapat memberikan kontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Tim gabungan di lapangan bekerja tanpa henti, begitu selesai di satu lokasi langsung bergerak ke lokasi lainnya. Penanggulangan bencana adalah urusan kita bersama,” pungkasnya.(Cha)
