Sekolah Satu Atap Jadi Solusi Pendidikan Pedalaman Berau
Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pendidikan mulai mematangkan rencana perluasan sekolah satu atap untuk menjawab persoalan akses pendidikan di wilayah pedalaman dan kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Program tersebut dirancang agar layanan pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP) dapat terpusat dalam satu lokasi.
Kepala Dinas Pendidikan Berau, Mardiatul Idalisah mengatakan, konsep ini diprioritaskan bagi kampung-kampung yang sulit dijangkau, sehingga anak-anak tidak perlu berpindah jauh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
“Sekolah atap ini nantinya akan kita perluas untuk daerah-daerah yang jauh dan sulit dijangkau. Cuma sekarang kita masih mencari formulasi yang tepat, terutama dari sisi regulasi,” ujarnya.
Menurutnya, pengembangan sekolah satu atap juga berkaitan dengan rencana penerapan wajib prasekolah satu tahun sebelum masuk SD. Kondisi itu membuat setiap wilayah harus memiliki akses layanan TK agar anak-anak dapat memenuhi syarat memasuki pendidikan dasar.
Dalam skema yang tengah disusun, fasilitas SD yang sudah ada di kampung akan dimanfaatkan sebagai pusat layanan pendidikan terpadu. Nantinya, layanan TK dan SMP akan digabung dalam satu kawasan pendidikan untuk memudahkan masyarakat.
“Kalau satu atap, berarti kita memanfaatkan gedung yang sudah ada, seperti SD, lalu ditambahkan layanan TK dan SMP. Jadi anak-anak tidak perlu jauh-jauh untuk melanjutkan pendidikan,” katanya.
Selain dinilai efektif memperluas akses pendidikan, model tersebut juga dianggap membuka peluang lebih besar mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Setiap jenjang pendidikan tetap tercatat secara terpisah dalam data pokok pendidikan (dapodik), sehingga masing-masing berpotensi memperoleh alokasi pendanaan.
Meski begitu, Disdik Berau mengakui tantangan utama dalam penerapan sekolah satu atap berada pada kesiapan tenaga pengajar. Guru nantinya dituntut mampu mengajar lintas jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMP.
“Yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana regulasi yang bisa mengakomodasi guru. Karena mereka akan mengajar TK, SD, sampai SMP. Kita masih mencari formulasi apakah ada tambahan penghasilan atau insentif untuk itu,” jelasnya.
Ia menegaskan, pembahasan terkait tambahan insentif guru tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Pendidikan saja, melainkan membutuhkan dukungan lintas sektor dan kebijakan pemerintah daerah secara menyeluruh.
“Kalau sudah bicara begitu (insentif) bukan tugas Dinas Pendidikan saja, karena bukan kami yang menggolkan itu, tapi harus lintas sektoral,” tegasnya.
Konsep sekolah satu atap sendiri sebenarnya pernah diterapkan di sejumlah wilayah Berau, seperti Pulau Balikukup, Teluk Sumbang, dan kawasan Kelay. Namun seiring perkembangan jumlah siswa dan fasilitas pendidikan, beberapa sekolah kemudian berdiri sebagai unit mandiri.
Meski demikian, pendekatan tersebut dinilai masih relevan diterapkan di daerah pedalaman yang aksesnya terbatas, seperti Long Sului dan kawasan terpencil lainnya.
“Targetnya daerah yang susah dijangkau, seperti Kelay di daerah Long Sului karena kalau filial, gurunya bagaimana datang kesana, tidak mungkin kan jadi dia harus guru-guru dari disana,” pungkasnya.
Ke depan, Dinas Pendidikan Berau berharap perluasan sekolah satu atap dapat menjadi solusi pemerataan layanan pendidikan sekaligus memperkecil kesenjangan akses belajar di wilayah pedalaman. (Cha)
