Suara Perempuan Menggema di May Day, Tolak Diskriminasi dan Kerja Murah

SAMARINDA – Memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, Perempuan Mahardhika Samarinda menggelar aksi dan menyuarakan berbagai persoalan yang masih dihadapi perempuan pekerja di Indonesia. Jum’at, (1/05/2026).

Koordinator aksi, Disya Halid, menyampaikan bahwa hingga saat ini perempuan pekerja masih hidup dalam situasi penuh ketidakpastian, diskriminasi, dan kekerasan di dunia kerja. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan belum hadirnya perlindungan negara terhadap hak dasar pekerja, khususnya perempuan.

“Perempuan dipaksa menerima pekerjaan dengan upah murah, kontrak tidak pasti, tanpa jaminan sosial, serta rentan mengalami kekerasan,” ujarnya dalam pernyataan aksi.

Ia juga menyoroti janji pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang menargetkan penciptaan 19 juta lapangan kerja. Namun, menurutnya, realisasi janji tersebut masih jauh dari harapan masyarakat.

Dalam praktiknya, perempuan disebut menghadapi persoalan berlapis. Selain sulit memperoleh pekerjaan, mereka juga dihadapkan pada sistem kerja yang dinilai masih seksis dan eksploitatif. Proses rekrutmen tenaga kerja, kata Disya, kerap mengandung unsur diskriminatif, mulai dari batasan usia, status perkawinan, hingga pertanyaan terkait rencana memiliki anak.

“Perempuan masih dianggap sebagai tenaga kerja kelas dua yang mudah digaji murah dan disingkirkan,” tegasnya.

Perempuan Mahardhika juga menyoroti menguatnya pendekatan militerisme dalam tata kelola negara yang dinilai berdampak pada menyempitnya ruang demokrasi. Kondisi ini disebut berimbas pada kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat, termasuk bagi buruh perempuan.

Selain itu, kekerasan di tempat kerja masih menjadi persoalan serius. Mulai dari pelecehan seksual, kekerasan verbal, ancaman pemecatan saat hamil, hingga pemotongan upah sepihak disebut masih kerap terjadi. Banyak korban memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan dan tidak percaya pada mekanisme pengaduan yang ada.

Dalam aksi tersebut, Perempuan Mahardhika Samarinda menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya mendesak terwujudnya kerja layak bagi perempuan, menagih realisasi janji penciptaan lapangan kerja, menolak sistem rekrutmen diskriminatif, menolak praktik militerisme, serta mendorong penghapusan segala bentuk kekerasan di dunia kerja.

Mereka juga menyerukan pentingnya persatuan perempuan pekerja untuk memperjuangkan hak dan melawan ketidakadilan.

“Perempuan bukan tenaga kerja murah, bukan objek eksploitasi, dan berhak atas kerja yang aman, setara, dan bermartabat,” tutupnya. (Cha)