E-Pokir Terbatas, DPRD Berau: Aspirasi Masyarakat Harus Jadi Prioritas
Berau – Keluhan mengenai pembatasan kuota dalam penginputan sistem e-pokir (pokok-pokok pikiran dewan) kembali mengemuka. Pimpinan DPRD Berau menilai, sistem pembatasan yang diterapkan saat ini tidak sebanding dengan luasnya aspirasi masyarakat yang berhasil dijaring oleh para wakil rakyat di lapangan.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan bahwa usulan yang dimasukkan ke dalam sistem e-pokir bukanlah keinginan pribadi anggota dewan, melainkan rangkuman kebutuhan mendasar yang disampaikan masyarakat melalui musrenbang dan agenda reses. Menurutnya, jika harus ada pembatasan, maka mekanismenya harus dilakukan secara proporsional.
“Kalau dibatasi mungkin di musrenbang karena ada porsi dari pemerintah daerah. Namun, aspirasi hasil reses itu murni dari masyarakat. Harapan kita, usulan dari hasil reses bisa difasilitasi dan diakomodasi seluruhnya oleh pemerintah,” ujar Dedy.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto. Ia menyoroti porsi penginputan e-pokir yang saat ini dinilai sangat terbatas dan tidak mampu menjangkau kebutuhan riil warga di lapangan. Subroto berharap, setidaknya 50 persen dari seluruh pokok-pokok pikiran dewan dapat direalisasikan ke dalam program kerja pemerintah daerah.
Subroto menekankan bahwa setiap usulan yang diajukan merupakan hasil proses panjang yang menyerap anggaran daerah, waktu, serta tenaga untuk turun langsung menemui masyarakat hingga ke pelosok daerah. Ia pun mengungkapkan dilema yang sering dirasakan anggota dewan saat bertatap muka dengan konstituen.
“Terkadang kami merasa malu saat turun ke lapangan, seperti di Buyung-Buyung. Warga menagih janji terkait usulan lama yang belum terealisasi, sementara kami harus kembali menyerap aspirasi baru. Jangan sampai usulan masyarakat hanya menjadi coretan di atas kertas tanpa adanya tindakan nyata,” pungkasnya. (Cha/Adv)
