Akses Jalan Kampung Masih Rusak, Anggota DPRD Berau Minta DPUPR Libatkan Sektor Swasta

Tanjung Redeb – Kondisi infrastruktur jalan di wilayah pelosok Kabupaten Berau terus menjadi sorotan. Anggota DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberikan perhatian serius dan mempercepat perbaikan akses jalan yang rusak demi menjamin mobilitas warga.

Mengingat efisiensi anggaran yang sempat memangkas dana pembangunan, Grace menyarankan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau tidak hanya bergantung pada APBD. Ia mendorong adanya kolaborasi strategis dengan pihak swasta guna mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur jalan tersebut.​

Menurut Grace, kelancaran akses transportasi adalah kunci utama bagi kesejahteraan masyarakat. “Kasihan masyarakat kalau fasilitas jalanan kurang memadai. Mereka mau keluar masuk daerah atau kampung jadi sulit,” ungkapnya.​

Ia meyakini bahwa ketika jalan sudah dalam kondisi mulus, perekonomian di tingkat kampung akan bertumbuh secara otomatis karena distribusi komoditas menjadi lebih efisien. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah sangat diharapkan untuk memastikan pembangunan infrastruktur menyentuh seluruh lapisan masyarakat hingga ke wilayah terjauh.

​Terkait pelaksanaan di lapangan, Grace menegaskan bahwa DPRD Berau akan terus melakukan pengawasan ketat. Ia memperingatkan agar setiap proyek berjalan sesuai target waktu yang telah ditentukan. Jika progres pengerjaan dinilai lamban atau tidak sesuai dengan ekspektasi, legislatif tidak akan tinggal diam.​

“Kita lihat pelaksanaannya, mudah-mudahan cepat terealisasi. Kalau tidak sesuai target, DPRD bisa memanggil pihak terkait,” tegas Grace menjelaskan langkah pengawasan yang akan diambil.

​Selain melalui pemanggilan resmi, Grace juga membuka ruang untuk melakukan kunjungan lapangan secara langsung. Hal ini dilakukan untuk meninjau kendala teknis yang dihadapi oleh pengusaha maupun kontraktor di lokasi proyek. Dengan turun langsung ke lapangan, diharapkan muncul solusi bersama yang mampu mempercepat pembangunan demi kepentingan publik.

​”Langkah ini diambil agar semua pihak bisa bersinergi mencari solusi demi kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya. (Cha/Adv)