Rapor Merah RSUD Abdul Rivai: DPRD Tekan Pemkab Berau Lakukan Reformasi Kepemimpinan
Tanjung Redeb – Kinerja manajemen RSUD Abdul Rivai mendapat rapor merah dalam rapat Evaluasi LKPJ Bupati Berau 2025, Senin (13/4/2026). Keluhan yang terus menumpuk tanpa solusi konkret membuat pihak legislatif mendesak Pemerintah Kabupaten Berau segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jabatan direktur rumah sakit tersebut.
Kondisi ini dipicu oleh segudang persoalan yang tak kunjung menemui titik terang. Mulai dari kekosongan stok obat-obatan, ketidakjelasan upah layanan jasa tenaga medis selama berbulan-bulan, hingga isu pemborosan anggaran pada pembangunan Gedung Walet yang menjadi sorotan utama.
Anggota DPRD Berau, Abdul Waris, menegaskan bahwa buruknya sistem pelayanan kesehatan saat ini telah mencapai batas toleransi. Ia meminta ada tindakan tegas dari pemerintah daerah agar masalah ini tidak menjadi beban tahunan.
”Harus ada yang bertanggung jawab dengan sistem layanan yang kacau balau ini. Karena kalau dibiarkan, ya gini-gini aja layanan kita,” ujar Waris dengan nada bicara serius.
Menurutnya, pergantian manajemen merupakan langkah mendesak agar RSUD Abdul Rivai tidak terperosok lebih dalam. Ia bahkan mendorong direktur saat ini untuk mundur secara ksatria jika memang tidak mampu melakukan perbaikan signifikan.
Waris meyakini bahwa Kabupaten Berau memiliki banyak talenta muda yang memiliki kemampuan manajerial modern dan paham akan seluk-beluk sistem layanan kesehatan. Hal inilah yang harusnya dimanfaatkan oleh Pemkab Berau untuk melakukan penyegaran organisasi.
”Siapa yang tanggung jawab sekarang? Ya, harus ada yang mesti korbankan jabatannya. Kalau tidak pasti terulang lagi, terulang lagi,” sambungnya.
Ia juga menekankan bahwa kepentingan masyarakat harus di atas segalanya, tanpa memandang kedekatan personal dalam penempatan jabatan strategis.
”Kalau saya jadi bupati, saya berhentikan (direktur), walaupun dia teman saya,” tegas Waris menutup pernyataannya.
Langkah berani ini dianggap krusial demi memulihkan kepercayaan publik dan memastikan hak masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak tidak lagi terabaikan akibat kelalaian manajerial yang terus berulang tanpa penyelesaian. (Cha/Adv)
