Tekan Biaya Rutin Aparatur, DPRD Berau Minta Pemkab Prioritaskan Kebutuhan Dasar Masyarakat
Berau – Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau tahun ini mendapat sorotan tajam dari pihak legislatif. Anggota DPRD Berau, Ahmad Rifai, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk melakukan peninjauan ulang terhadap porsi belanja pegawai yang dinilai terlalu dominan dan berisiko mengorbankan kepentingan publik.
Rifai mengingatkan bahwa berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, alokasi anggaran untuk belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari total anggaran daerah. Ia menegaskan bahwa melampaui batas tersebut bukan hanya berisiko menabrak regulasi, tetapi juga secara langsung menciptakan ketimpangan pembangunan yang merugikan masyarakat luas.
Dalam analisisnya, Rifai memaparkan fakta fiskal yang cukup mencemaskan. Dari total APBD yang tersedia saat ini, sisa anggaran di luar dana yang telah ditentukan peruntukannya oleh pusat (non-earmark) hanya berkisar di angka Rp2 triliun. Namun, beban belanja pegawai diprediksi mencapai Rp1,3 triliun, yang berarti menyerap sebagian besar ruang finansial daerah.
“Sedangkan untuk belanja publik hanya tersisa Rp700 miliar. Adilkah ini?” ujar Rifai mempertanyakan asas keadilan distribusi anggaran tersebut.
Kondisi tahun ini dianggap jauh lebih menantang dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Rifai, saat postur anggaran daerah sedang berada di posisi puncak, angka 30 persen mungkin tidak terlalu memberikan tekanan berarti. Namun, di tengah kebijakan efisiensi ketat yang diberlakukan saat ini, pembengkakan biaya birokrasi menjadi sandungan utama bagi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.
“Kalau tahun lalu dengan anggaran besar, 30 persen itu kita rasa kecil. Tapi tahun ini berbeda,” jelasnya menekankan urgensi penghematan.
Legislator ini berharap pemerintah daerah segera merumuskan formulasi anggaran yang lebih proporsional dan terukur. Ia menuntut adanya keberanian dari eksekutif untuk menekan biaya rutin aparatur guna memastikan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Bagi Rifai, perencanaan yang adil adalah kunci untuk menghindari kesenjangan pembangunan yang terlalu lebar. Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran harus menjadi momentum untuk memprioritaskan program-program yang memberikan dampak langsung pada kesejahteraan penduduk Bumi Batiwakkal. (Cha/Adv)
