Waris Soroti Lemahnya Perencanaan, Banyak Proyek Berujung SILPA
Tanjung Redeb – Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menyoroti lemahnya perencanaan pembangunan daerah yang dinilai menjadi salah satu penyebab munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam jumlah besar.
Menurut Waris, persoalan tersebut bukan semata-mata kegagalan individu, melainkan kegagalan bersama dalam merencanakan sebuah kegiatan secara matang. Ia menekankan peran Bapenda Kabupaten Berau sebagai motor utama perencanaan harus benar-benar diperkuat.
“Bappeda ini fungsinya soal perencanaan. Bukan hanya menentukan mana yang masuk SIPD, mana yang prioritas dan mendesak, tapi juga memastikan seluruh tahapan proyek sudah siap sebelum fisiknya dianggarkan,” tegasnya.
Ia mencontohkan sejumlah kasus proyek yang akhirnya tidak berjalan optimal karena dokumen perencanaan belum lengkap, seperti Detail Engineering Design (DED) maupun analisis dampak lingkungan (AMDAL), namun anggaran fisik sudah lebih dulu disiapkan. Kondisi ini, kata dia, berujung pada SILPA.
Salah satu contoh yang disoroti adalah proyek embung yang tiba-tiba muncul dengan nilai anggaran miliaran rupiah, padahal menurutnya selama bertahun-tahun tidak pernah menjadi pembahasan dalam Musrenbang.
Selain itu, Waris juga menyinggung persoalan air bersih di Tanjung Batu. Ia mendorong agar dilakukan kajian ilmiah terlebih dahulu, misalnya dengan menggandeng perguruan tinggi seperti Universitas Gajah Mada (UGM) untuk mencari sumber mata air bawah tanah sebelum menganggarkan proyek air bersih secara besar-besaran.
“Kalau sumbernya sudah jelas, baru kita anggarkan. Jangan dibalik. Kalau perencanaan tidak matang, akhirnya banyak SILPA,” ujarnya.
Ia juga menyoroti SILPA terbesar yang terjadi pada sektor pertanahan. Menurutnya, penganggaran pembebasan lahan yang dilakukan bersamaan dengan proses appraisal kerap menimbulkan kendala. Saat nilai appraisal keluar, pemilik lahan tidak selalu sepakat, sehingga proses pembebasan tertunda dan anggaran tidak terserap.
Waris menyarankan agar proses appraisal dilakukan lebih dulu, misalnya melalui anggaran perubahan ABT kemudian pembebasan lahan dianggarkan pada APBD murni berikutnya. Dengan demikian, perencanaan dinilai lebih realistis dan potensi SILPA dapat ditekan. (Cha/ADV)
