DPRD Berau Dorong Optimalisasi Anggaran OPD, DPUPR Jadi Prioritas Pengurangan
Berau – Anggota DPRD Berau, Rudi Mangunsong, menyatakan dukungannya terhadap langkah pengurangan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau sebagai bagian dari upaya penyesuaian anggaran menjelang tahun 2026. Ia menegaskan bahwa dana yang dialokasikan tersebut akan dialihkan untuk mendukung pembangunan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.
Dalam wawancara, Rudi menyampaikan bahwa selama ini DPUPR Berau selalu menerima porsi anggaran terbesar, yang memang sejalan dengan kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur yang cukup tinggi. Ia menambahkan bahwa, meskipun demikian, penggunaan anggaran yang berulang kali digunakan untuk proyek yang sama tanpa hasil yang optimal dianggap kurang efisien.
“Jika anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan yang masih layak dan produktif justru digunakan kembali untuk memperbaiki atau membangun infrastruktur yang sebenarnya sudah cukup baik, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai pemborosan. Sementara banyak OPD lain yang mengeluhkan kekurangan dana,” ujarnya.
Rudi juga menegaskan bahwa meskipun anggaran ke DPUPR akan dikurangi, seluruh proses pembangunan di berbagai OPD tetap akan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia, sehingga tidak ada satu pun kegiatan yang terlewatkan akibat efisiensi tersebut. Ia memperkirakan, langkah penghematan ini akan berdampak pada penyesuaian seluruh program, termasuk potongan terhadap tunjangan kinerja (TPP) tenaga kesehatan dan guru.
Lebih lanjut, Rudi berharap agar perangkat daerah di masa mendatang mampu mengelola anggaran secara lebih efisien dan optimal, meskipun dana yang tersedia tidak sepenuhnya memenuhi harapan dan rencana awal. Ia menambahkan bahwa saat ini DPRD Berau tengah melakukan rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten untuk menentukan prioritas kegiatan yang akan dibatasi atau dikurangi, apabila anggaran mengalami penyesuaian.
“Langkah pengurangan anggaran ini memang sedang kita bahas bersama Pemkab. Kita perlu menentukan kegiatan mana saja yang harus diprioritaskan dan mana yang harus dibatasi,” pungkasnya. (Adv/ms)
