DPRD Berau: Pembangunan Turap di Gurimbang Harus Jadi Prioritas Utama
Berau – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau didesak untuk segera mengambil tindakan konkret dan cepat dalam pembangunan turap baru di sepanjang tepi sungai yang melintasi Kampung Gurimbang, Kecamatan Sambaliung.
Desakan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Berau, Sumadi, sebagai langkah preventif yang krusial untuk mencegah kerusakan fasilitas publik dan gangguan terhadap layanan dasar masyarakat.
Sumadi menegaskan bahwa wilayah Gurimbang merupakan area yang sangat rentan, karena menjadi titik pertemuan arus sungai yang kuat. Kondisi ini secara berkelanjutan berpotensi mengikis fondasi dan merusak infrastruktur vital yang berada di sepanjang tepi sungai.
“Pembangunan turap ini sangat penting sebagai langkah pencegahan. Di Gurimbang terdapat jalan utama, dan yang lebih krusial lagi, terdapat fasilitas vital PDAM yang menjamin pelayanan air bersih. Jika fondasi terkikis, pelayanan air bersih dapat terganggu secara serius,” ungkap Sumadi.
Menyoroti potensi kerugian yang akan berdampak luas. Menurutnya, pembangunan turap harus dipandang sebagai kebutuhan mendesak untuk mitigasi bencana, bukan sekadar proyek tambahan. Hal ini mengingat tingginya risiko kerusakan lingkungan dan infrastruktur akibat derasnya arus sungai, terutama saat terjadi peningkatan intensitas curah hujan.
Lebih lanjut, Sumadi menjelaskan bahwa prioritas utama dari pembangunan turap ini adalah untuk menjaga keberlangsungan pelayanan dasar masyarakat, terutama akses jalan dan pasokan air bersih bagi warga di Gurimbang dan wilayah sekitarnya. Meskipun demikian, Sumadi mengakui bahwa kendala utama saat ini adalah keterbatasan anggaran, terutama setelah adanya efisiensi anggaran yang signifikan.
Namun, ia meyakinkan bahwa DPRD Berau berkomitmen penuh untuk mencari solusi pendanaan terbaik, termasuk upaya lobi dan advokasi hingga ke Pemerintah Pusat, agar proyek pengamanan turap ini dapat segera direalisasikan.
“Kita akan evaluasi dampak dari efisiensi anggaran sebesar 1,7 triliun. Kami akan berupaya mencari solusi ke pusat agar proyek ini dapat segera dilaksanakan,” pungkasnya. (Adv/ms)
