banner dprd berau

Pjs Bupati Berau Sampaikan Laporan Kinerja Pertama kepada Pj Gubernur

TANJUNG REDEB – Pjs Bupati Berau, Sufian Agus, melaporkan hasil kinerja selama bulan pertama jabatannya dalam rapat evaluasi daring bersama Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, yang berlangsung di Ruang Rapat Kakaban, Kantor Bupati Berau.

Rapat ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk semua Penjabat Sementara Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Timur. Sufian Agus memaparkan beberapa indikator prioritas yang menjadi fokus kerjanya, antara lain memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati, menjaga netralitas ASN, serta menangani isu inflasi dan stunting.

Baca Juga  Masalah Jalan Rusak Tak Kunjung Tuntas, Ichsan Rapi Minta Kakam Perkuat Komunikasi dengan Pemkab

Dalam laporannya, Sufian Agus menyampaikan bahwa upaya menjaga netralitas ASN telah dilakukan melalui rapat Forkopimda dan penerbitan surat edaran mengenai netralitas ASN, serta deklarasi pemilu damai.

Ia juga mengungkapkan langkah-langkah penanganan inflasi, di mana Kabupaten Berau mencatat tingkat inflasi tertinggi di Kalimantan Timur, yaitu 3,34%. Beberapa kebijakan yang diambil termasuk rapat koordinasi evaluasi tarif RSUD dr Abdul Rivai, pengadaan 7.000 bibit cabai untuk masyarakat, serta program bantuan pekarangan pangan lestari.

Baca Juga  Pjs Bupati Berau Lantik Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Periode 2024-2029

Di akhir laporannya, Sufian Agus menyoroti isu kemiskinan ekstrem, yang ia sebut sebagai kondisi di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi.

Ia menegaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah adalah kemampuannya menanggulangi masalah kemiskinan, dan hingga saat ini, kemiskinan ekstrem tidak ditemukan di Kabupaten Berau.

Baca Juga  Pjs Bupati Berau Hadiri Pelantikan Pimpinan DPRD Berau Masa Jabatan 2024-2029

“Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah adalah kemampuan menanggulangi masalah kemiskinan sebagai perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.(adv)