Pjs Bupati Berau Hadiri FGD Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di Sektor Pertambangan

BALIKPAPAN – Pjs Bupati Berau, Sufian Agus, turut hadir dalam Forum Group Discussion (FGD) mengenai Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berlangsung pada Rabu (6/11/2024) di Hotel Novotel, Balikpapan.

FGD ini mengangkat tema “Mewujudkan Sinkronisasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.”

Acara dibuka secara resmi oleh Asisten 2 Setda Provinsi Kalimantan Timur, Ujang Rahmad. Dalam sambutannya, Ujang Rahmad menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, sektor pertambangan, dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Ia juga menyatakan bahwa sektor pertambangan harus berjalan seiring dengan upaya pemberdayaan masyarakat lokal agar dampak positifnya bisa langsung dirasakan oleh warga sekitar.

“Kegiatan pertambangan yang dikelola dengan baik akan memberi manfaat tidak hanya bagi perekonomian daerah, tetapi juga harus mendorong pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang terdampak langsung oleh kegiatan usaha pertambangan,” ujarnya.

Pjs Bupati Berau, Sufian Agus, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan FGD ini. Ia menilai kegiatan tersebut sebagai langkah penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam.

“Kami menyambut baik kegiatan ini karena sangat relevan dengan rencana pembangunan jangka panjang kami, yang tidak hanya fokus pada sektor ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan,” ungkap Sufian Agus.

FGD kali ini bertujuan untuk menyelaraskan program-program PPM di sektor pertambangan dengan tujuan pembangunan daerah. Peserta diskusi terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, perusahaan pertambangan, akademisi, dan tokoh masyarakat.

Diskusi berjalan dinamis, dengan berbagai masukan konstruktif mengenai pentingnya integrasi kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Salah satu topik utama yang dibahas adalah bagaimana memaksimalkan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha lokal, serta peningkatan akses lapangan pekerjaan yang terkait dengan sektor pertambangan.

Selain itu, peserta juga membahas strategi untuk mengurangi dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat, serta pentingnya pengawasan yang lebih ketat dalam implementasi program PPM.

Diharapkan melalui forum ini, dapat tercapai sinkronisasi yang lebih baik antara kebijakan pembangunan daerah dengan program-program PPM, yang pada akhirnya membawa manfaat nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur. (adv)