Dukungan Pusat untuk Jalan Berau Jadi Sorotan, Sejumlah Ruas Diusulkan
TANJUNG REDEB – Kebutuhan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Berau kembali didorong untuk mendapat dukungan pemerintah pusat. Tak hanya ruas yang menjadi kewenangan daerah, kondisi sejumlah jalan nasional juga turut disampaikan dalam pembahasan bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, mengatakan terdapat sejumlah paket pembangunan yang diajukan untuk memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
Usulan tersebut mencakup beberapa ruas yang dinilai berkaitan langsung dengan penguatan akses menuju kawasan produksi maupun destinasi wisata.
“ Ada beberapa paket yang kami usulkan, terutama yang mendukung ketahanan pangan dan pariwisata,” ujarnya.
Beberapa di antaranya yakni Jalan Gurimbang-Sukkan, Jalan Tani Semurut, Jalan Lingkar Utara Maratua, serta Jembatan Muara Lesan. Ruas lainnya juga turut masuk dalam daftar yang disampaikan kepada kementerian.
Menurut Junaidi, dukungan terhadap pembangunan ruas tersebut dibutuhkan untuk memperkuat konektivitas sekaligus membuka akses yang lebih baik menuju kawasan-kawasan yang memiliki potensi ekonomi.
Di sisi lain, DPUPR Berau juga menyoroti kondisi sejumlah jalan nasional yang masih mengalami kerusakan. Persoalan itu turut dibawa dalam pembahasan bersama pihak kementerian.
Ruas Kelai-Labanan, Jalan HARM Ayoeb Gunung Tabur hingga kawasan Simpang Tiga Kampung Maluang menjadi beberapa titik yang disampaikan agar mendapat perhatian dan penanganan.
“Kami juga menyampaikan kondisi ruas jalan nasional yang ada di Kabupaten Berau. Masih ada beberapa titik yang mengalami kerusakan, sehingga kami meminta agar kondisi tersebut juga mendapat perhatian dan segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Pembahasan juga menyentuh persoalan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Junaidi menyebut alokasi yang diterima Berau melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun program Inpres Jalan Daerah dalam rentang 2023 hingga 2026 menunjukkan kecenderungan menurun.
Pemkab Berau pun mempertanyakan faktor yang menyebabkan penurunan tersebut, mengingat kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di daerah masih cukup besar.
“Kami ingin mengetahui penyebabnya, karena dari tahun 2023 sampai 2026 alokasi yang diterima mengalami tren penurunan,” katanya.
Atas berbagai usulan tersebut, pihak kementerian disebut akan melakukan inventarisasi sebelum menentukan dukungan yang dapat diberikan. Pemkab juga mendapat penjelasan bahwa pengalokasian anggaran untuk daerah membutuhkan sejumlah perhitungan dan pertimbangan.
Sementara untuk jalan nasional, komunikasi akan dilanjutkan dengan balai yang memiliki kewenangan terhadap ruas jalan tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat tindak lanjut terhadap sejumlah titik jalan yang kondisinya dinilai membutuhkan penanganan.
“Alhamdulillah kami mendapat respons kementerian sangat positif terkait usulan tersebut dengan melakukan komunikasi bersama balai yang memiliki kewenangan terhadap ruas jalan nasional di wilayah Berau agar kondisi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. (Cha)
