Tuju Pemerataan Akses Keadilan yang Humanis, Dedy Dorong RRJ Bangun di Semua Kecamatan
Berau – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, telah mengajukan dorongan tegas kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk membangun Rumah Restorative Justice (RRJ) di seluruh kecamatan di wilayah Berau, bukan hanya terbatas di Kecamatan Tanjung Redeb semata. Ia menilai langkah ini sangat krusial untuk menjamin pemerataan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang tempat tinggal mereka.
Menurut Dedy, keberadaan RRJ di setiap kecamatan bukan sekadar bentuk pemerataan pembangunan fisik, melainkan juga wujud nyata upaya negara untuk menghadirkan penyelesaian kasus pidana yang lebih humanis dan tepat sasaran. Konsep restorative justice sendiri dinilai mampu memberikan pemulihan sosial yang komprehensif bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara, baik pelaku maupun korban.
“Kehadiran RRJ bukan sekadar bangunan bata dan semen semata, tetapi wujud nyata kehadiran negara untuk memberikan keadilan yang lebih dekat, ramah, dan berperikemanusiaan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menuturkan bahwa RRJ menjadi bukti nyata bahwa tidak semua perkara pidana harus selalu diselesaikan melalui meja hijau pengadilan. Fasilitas ini merupakan ruang yang aman yang memungkinkan masyarakat menyelesaikan konflik secara damai melalui musyawarah dan dialog, dengan pendampingan langsung dari aparat penegak hukum yang terlatih.
“Rumah RJ ini menjadi jembatan penting untuk memulihkan hubungan sosial yang terputus, bukan memperpanjang permusuhan atau dendam antar pihak,” jelasnya.
Selain itu, penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif juga dinilai dapat secara signifikan mengurangi beban lembaga pemasyarakatan sekaligus menekan biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam penanganan kasus. Karena itu, ia berharap fasilitas tersebut nantinya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh masyarakat Berau.
Dedy menekankan bahwa RRJ sangat penting terutama bagi warga yang selama ini mengalami kesulitan mendapatkan akses pendampingan hukum karena faktor jarak yang jauh maupun keterbatasan ekonomi.
“Terutama bagi warga yang kesulitan mencapai lembaga hukum formal, fasilitas seperti ini sangat dibutuhkan untuk memastikan keadilan tidak terlewatkan,” tandasnya. (Adv/ms)
