Krisis Air Bersih di Biduk-Biduk: Ancaman Serius bagi Pariwisata Berau
Berau – Warga Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, terus menerus menyampaikan keluhan terkait masalah air bersih yang tak kunjung teratasi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau didesak untuk segera mengambil tindakan konkret dalam mencari solusi permanen terhadap permasalahan yang telah menjadi keluhan tahunan warga.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menyoroti bahwa Biduk-Biduk, yang dikenal sebagai wajah pariwisata pesisir Berau, justru mengalami ironi karena masyarakatnya masih bergantung pada air payau dan bahkan air asin. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius akan berdampak negatif pada perkembangan sektor pariwisata yang menjadi andalan daerah.
“Pemkab harus segera mengatasi masalah ini dengan serius. Kualitas air di sini terasa asin, dan masalah ini sudah berlangsung lama tanpa solusi yang jelas,” ungkap Sutami.
Sutami menekankan bahwa konsumsi air dengan kualitas buruk dapat membahayakan kesehatan masyarakat setempat. Oleh karena itu, ia mendesak agar Biduk-Biduk mendapatkan perhatian yang lebih serius dan prioritas dari pemerintah daerah.
“Pelayanan air bersih yang tidak memadai juga dapat mengurangi kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke kawasan ini. Hal ini tentu akan berdampak pada citra pariwisata Berau secara keseluruhan,” tambahnya.
Ia mencontohkan Kampung Klendakan yang masih membutuhkan sumur baru serta peralatan pendukung penggalian, mengingat sumber air bersih yang terletak jauh dari permukiman warga. Sementara itu, Biduk-Biduk yang berada di garis pantai menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena intrusi air laut.
“Untuk wilayah pesisir seperti Biduk-Biduk, diperlukan peralatan dan teknologi khusus yang lebih canggih untuk mendapatkan sumber air yang benar-benar aman dan layak konsumsi,” tegasnya.
Sutami berharap agar pemerintah daerah segera melakukan kajian komprehensif dan mendalam untuk menentukan lokasi sumber air yang tepat, serta menyiapkan solusi konkret agar masyarakat tidak terus bergantung pada air payau yang tidak sehat.
“Kami mengharapkan respons cepat dan tindakan nyata dari pemerintah daerah demi menjamin kebutuhan dasar masyarakat serta menjaga kualitas layanan pariwisata di kawasan unggulan ini,” pungkasnya. (Adv/ms)
