DPRD Berau Usulkan Outsourcing Atasi Krisis Tenaga Kebersihan Pesisir

Berau – Krisis tenaga kebersihan di kawasan pesisir selatan Kabupaten Berau kini menjadi sorotan utama, memicu desakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera mengambil langkah solutif.

Mengingat aturan tegas yang melarang pengangkatan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN), opsi perekrutan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Pemkab Berau tidak lagi dapat dipertimbangkan. Untuk menjawab tantangan tersebut, skema outsourcing pun diusulkan sebagai jalan tengah yang paling fleksibel dan realistis.

Anggota DPRD Berau, Abdul Waris, menegaskan bahwa sistem outsourcing adalah solusi paling memungkinkan di tengah keterbatasan regulasi saat ini. “Outsourcing jadi solusi terbaik di tengah keterbatasan aturan.

Ini memungkinkan untuk penambahan personel tanpa melanggar regulasi,” ujar Waris, seraya menekankan pentingnya seleksi yang ketat bagi calon tenaga kerja. Ia menambahkan, pemerintah daerah harus benar-benar selektif dalam memilih personel agar tidak terjadi kendala berarti selama program berlangsung. “Pemerintah daerah harus selektif dalam memilih personel, agar pekerjaan dapat dijalankan dengan baik dan tidak menimbulkan kendala di kemudian hari,” tegasnya lugas.

Melihat kondisi di lapangan di mana wilayah kerja yang luas tidak sebanding dengan sedikitnya jumlah personel kebersihan, Waris mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera bertindak nyata. Ia berharap Pemkab Berau berani mengambil langkah tepat, termasuk dengan menerapkan sistem kontrak yang dinilai efektif.

“Dengan wilayah yang luas dan hanya sedikit tenaga kerja, OPD harus berani mengambil tindakan nyata. Sistem kontrak bisa menjadi solusi yang efektif,” pungkasnya, menekankan perlunya solusi cepat demi menjaga kebersihan lingkungan pesisir selatan Berau. (adv/ms)