Hak Pensiunan PT Kertas Nusantara Belum Terpenuhi, DPRD Berau Siap Agendakan RDP
Berau – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan masalah hak pensiunan karyawan PT Kertas Nusantara (KN) yang belum terpenuhi. DPRD berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai upaya memfasilitasi penyelesaian masalah ini. Penundaan RDP sebelumnya disebabkan oleh konfirmasi kehadiran pihak perusahaan yang masih dinantikan.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menjelaskan bahwa RDP awalnya dijadwalkan pada September atau Oktober 2025. Namun, manajemen perusahaan yang berwenang sedang berada di luar negeri, sehingga kehadiran mereka tidak memungkinkan.
“Kami telah mengirimkan surat undangan, dan perusahaan meminta penundaan hingga Desember. Kami memutuskan untuk menunda RDP karena kehadiran perwakilan perusahaan sangat penting,” ungkap Dedy.
Penundaan ini telah disampaikan kepada para pensiunan, namun mereka tetap menginginkan RDP segera dilaksanakan. Beberapa pensiunan bahkan menilai bahwa DPRD diatur oleh perusahaan.
“Kami telah menjelaskan bahwa tanpa kehadiran perusahaan, hasil yang optimal sulit dicapai. Kehadiran perusahaan diperlukan agar ada kesepakatan dan notulensi yang jelas,” jelas Dedy.
DPRD Berau berkomitmen untuk membantu para pensiunan dan membawa masalah ini ke forum RDP dengan perusahaan. Tujuannya adalah memastikan hak dan tuntutan pensiunan, termasuk sistem pembayaran, mendapatkan kepastian.
“Kami ingin membantu pensiunan dan mendapatkan informasi akurat dari perusahaan. Pertemuan kedua belah pihak diharapkan dapat mencapai solusi terbaik,” terangnya.
Sementara itu, Sabrin, seorang mantan karyawan PT KN, mengungkapkan kekecewaannya atas penundaan RDP. Ia bahkan menuding DPRD “disetir” oleh perusahaan.
“Kami berharap DPRD tidak berpihak kepada perusahaan. Penundaan ini sudah terjadi dua kali,” bebernya.
Menurut Sabrin, RDP dengan perwakilan perusahaan dan pensiunan sangat penting untuk memastikan kejelasan hak-hak pensiunan, termasuk skema perhitungan dan model pembayaran.
“Kami ingin perhitungan hak kami jelas dan transparan. Ada ketidaksesuaian dalam pemberian hak pensiun,” tandasnya. (adv/iam)
