DPRD Berau Instruksikan Perusahaan Laporkan Data CSR dan Karyawan Secara Rinci
Tanjung Redeb – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Gideon Andris, mendesak seluruh korporasi yang beroperasi di wilayah Bumi Batiwakkal untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan program Corporate Social Responsibility (CSR) serta data penyerapan tenaga kerja. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan kontribusi sektor swasta berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat daerah.
Gideon menyoroti klasifikasi data yang selama ini disampaikan pihak perusahaan cenderung bersifat global dan kurang representatif terhadap kondisi faktual di lapangan. Menurutnya, akurasi data yang terperinci sangat dibutuhkan sebagai instrumen evaluasi bagi legislatif dalam mengukur efektivitas program pemberdayaan masyarakat.
“Kami menginstruksikan agar data yang diserahkan kepada DPRD tidak lagi bersifat umum. Laporan harus mencakup rincian teknis, baik dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial maupun struktur ketenagakerjaan, agar selaras dengan realita di lapangan,” tegas Gideon.
Ia menekankan pentingnya pemetaan zonasi (mapping) yang jelas dalam pendistribusian program CSR, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah lingkar tambang atau operasional perusahaan (Ring 1 dan Ring 2). Rincian data tersebut berfungsi untuk meminimalisir adanya kesenjangan sosial serta memastikan bantuan tepat sasaran.
“Perusahaan wajib merinci penyaluran bantuan secara menyeluruh di wilayah terdampak langsung. Hal ini penting untuk menjamin rasa keadilan dan memastikan tidak ada elemen masyarakat yang merasa terabaikan dari program kemitraan perusahaan,” imbuhnya.
Selain aspek CSR, Gideon menggarisbawahi urgensi ketersediaan data autentik terkait komposisi tenaga kerja lokal. Dengan basis data yang komprehensif, DPRD dapat melakukan pengawasan secara maksimal terhadap komitmen perusahaan dalam memberdayakan sumber daya manusia (SDM) daerah.
“Validitas laporan yang rinci merupakan fondasi bagi kami dalam menjalankan fungsi pengawasan secara objektif. Dengan data yang sinkron antara dokumen dan fakta lapangan, DPRD dapat memberikan jawaban yang akuntabel terhadap aspirasi maupun pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat,” pungkasnya. (Cha/Adv)
