17 SPPG Sudah Berdiri, Pemkab Berau Perketat Pengawasan Dapur MBG
TANJUNG REDEB – Keberadaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Berau terus bertambah. Saat ini, tercatat sudah ada 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di sejumlah wilayah.
Dari jumlah tersebut, sebagian besar telah menjalankan operasional dan menyiapkan makanan bagi para penerima manfaat. Namun, bertambahnya jumlah dapur juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Berau.
Pemkab tak ingin pelaksanaan MBG hanya mengejar jumlah makanan yang dibagikan. Kualitas pangan, kebersihan dapur hingga proses pengolahan makanan menjadi aspek yang akan diperketat pengawasannya.
Ketua Satgas Penyelenggaraan Program MBG Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengatakan pemerintah daerah tengah menyiapkan pemeriksaan terhadap 14 SPPG sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
Pengawasan tersebut sebenarnya telah dilakukan sejak Satgas MBG dibentuk pada 2025. Namun, verifikasi kembali diperlukan untuk memastikan seluruh dapur yang beroperasi memenuhi ketentuan yang berlaku.
Tak hanya melihat kondisi dapur dan makanan yang dihasilkan, pemeriksaan juga akan menyasar kelengkapan administrasi setiap SPPG.
Sebab, masih terdapat sejumlah dapur yang telah beroperasi dan perlu dipastikan kembali pemenuhan persyaratannya.
Di Berau sendiri, fasilitas SPPG di kawasan Limunjan dan Perumahan Korpri hingga kini belum dimanfaatkan. Sementara, sejumlah dapur MBG yang telah berjalan dibangun secara mandiri oleh pihak penyedia atau vendor.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengingatkan agar pertumbuhan jumlah SPPG tetap diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan.
Menurutnya, tujuan utama MBG adalah memastikan anak-anak mendapatkan makanan yang layak dan bergizi, bukan sekadar menjalankan kegiatan penyediaan makanan.
Ia juga menyoroti masih adanya sajian yang dinilai belum memenuhi harapan. Mulai dari kualitas bahan pangan, kebersihan perlengkapan makan hingga variasi menu harus menjadi perhatian penyedia makanan.
“Jangan sampai orientasi program ini bergeser hanya untuk mencari keuntungan. Anak-anak harus mendapatkan makanan yang layak, bergizi, dan disajikan dengan memperhatikan kebersihan. Menu juga perlu dibuat beragam agar mereka tidak menerima makanan yang monoton,” tegasnya.
Sri Juniarsih meminta OPD terkait, terutama Dinas Pangan, melakukan pengawasan langsung terhadap kualitas makanan. Sekolah pun diharapkan ikut memperhatikan makanan yang diterima para siswa.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan inspeksi yang tengah dipersiapkan tidak hanya akan melihat makanan yang siap dibagikan.
Seluruh proses penyediaan makanan akan menjadi bagian dari pemeriksaan, mulai dari pemilihan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan di dapur hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
“Kami ingin pemeriksaan ini benar-benar menyentuh proses di lapangan. Bukan hanya melihat makanan yang sudah tersaji, tetapi juga memastikan bahan yang digunakan layak, pengolahannya benar, dan distribusinya berjalan sesuai standar,” ujarnya.
Dari 17 SPPG yang tercatat di Berau, empat di antaranya belum beroperasi. Pengembangan fasilitas MBG pun masih berlanjut.
Dari target awal sebanyak 30 SPPG, Badan Gizi Nasional mencatat rencana pengembangan hingga 42 unit. Selain itu, empat calon SPPG lainnya masih dalam tahap persiapan.
Dengan jumlah dapur yang terus bertambah, Pemkab Berau menilai pengawasan harus berjalan seiring dengan pengembangan program. Sebab, keberhasilan MBG bukan hanya soal banyaknya dapur yang berdiri atau makanan yang dibagikan, tetapi juga kualitas gizi dan keamanan pangan yang benar-benar diterima anak-anak.(Cha)
