Beban Belanja Berkurang, Pemkab Berau Berharap Pusat Ikut Biayai Honorer
TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau melihat rencana pengambilalihan pembayaran gaji PPPK guru dan tenaga kesehatan oleh pemerintah pusat pada 2027 sebagai peluang untuk memperluas ruang fiskal daerah.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas mengatakan, berkurangnya beban belanja pegawai dari APBD dapat memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Namun, ia berharap kebijakan tersebut nantinya tidak berhenti pada pembiayaan PPPK. Menurutnya, tenaga honorer yang masih menjalankan pekerjaan operasional di lingkungan pemerintah daerah juga perlu menjadi bagian dari skema pembiayaan pemerintah pusat.
“Ketika itu bisa terwujud, tadi saya juga baca di media bukan hanya PPPK tetapi juga tenaga honorer diambil alih oleh pusat. Semoga itu benar-benar bisa terwujud,” kata Sri Juniarsih.
Ia menilai, dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat terhadap tenaga PPPK maupun honorer akan membantu daerah menjaga keberlangsungan pelayanan tanpa terlalu terbebani dengan kebutuhan belanja pegawai.
Dengan ruang fiskal yang lebih longgar, anggaran daerah dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan lainnya, termasuk infrastruktur dan program kemasyarakatan.
“Ini bisa meringankan pemerintah daerah dan mereka tetap bisa bekerja. Dengan begitu, pemerintah daerah pun tetap bisa melanjutkan program-program pembangunan secara maksimal,” ujarnya.(Cha/ADV)











