Dilema Wisata Biduk-Biduk: Promosi Melejit, Infrastruktur Sampah Malah Terjepit
Berau – Ambisi Pemerintah Kabupaten Berau untuk melejitkan sektor pariwisata di pesisir selatan kini terbentur persoalan klasik yang kian mendesak. Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, melayangkan kritik keras terkait belum adanya titik terang lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Biduk-Biduk. Menurutnya, lonjakan drastis volume sampah seiring meningkatnya arus wisatawan domestik maupun mancanegara telah menjadi bom waktu yang siap merusak citra destinasi unggulan daerah tersebut.
Thamrin menegaskan bahwa promosi besar-besaran yang dilakukan pemerintah daerah akan menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur sanitasi yang mumpuni. Ia melihat adanya ketimpangan antara antusiasme pengembangan wisata dengan penanganan limbah yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Tanpa adanya sistem pengelolaan yang sistematis dan lokasi pembuangan yang permanen, keberlanjutan ekosistem pesisir kini berada dalam bayang-bayang kerusakan lingkungan yang serius.
“Kita tidak bisa hanya fokus pada promosi wisata. Infrastruktur dasar seperti pengelolaan sampah juga harus siap. Kalau tidak segera ditangani, ini bisa jadi ancaman bagi keberlanjutan pariwisata kita. Orang datang untuk melihat keindahan pantai dan laut, bukan untuk melihat sampah. Ini menyangkut wajah pariwisata kita,” ujar Thamrin.
Persoalan ini kian pelik mengingat rencana pengadaan lahan TPA sebelumnya di wilayah Tanjung Perepat mengalami jalan buntu. Mandeknya proses tersebut dipicu oleh ketidaksinkronan nilai antara angka yang diajukan pemilik lahan dengan hasil appraisal atau penilaian resmi pemerintah. Thamrin mendesak agar pemerintah daerah tidak membiarkan negosiasi ini berlarut-larut tanpa keputusan yang pasti, mengingat urgensi penanganan sampah di kawasan tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi.
“Ini harus segera diputuskan. Mau lanjut negosiasi atau cari alternatif lain, yang penting ada kepastian. Ini bukan sekadar program tahunan, tapi investasi jangka panjang untuk menjaga ekosistem dan ekonomi masyarakat. Kalau kita serius ingin pariwisata maju, maka urusan mendasar seperti sampah harus dituntaskan lebih dulu,” tambahnya.
Lebih lanjut, legislator ini mengingatkan bahwa penyediaan TPA harus dipandang sebagai bagian integral dari perencanaan besar pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan. Kegagalan dalam mengelola limbah domestik dan wisata tidak hanya akan berdampak buruk pada lingkungan, tetapi juga akan menurunkan nilai jual pariwisata Berau di mata dunia. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemenuhan lahan TPA dijadikan prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah tahun ini agar sektor pariwisata tetap menjadi tulang punggung ekonomi yang bersih dan lestari. (Cha/Adv)
