Kerja Sama Semua Instansi Wajib untuk Turunkan Angka Pengangguran
Berau – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Liliansyah, mengajak seluruh lembaga pemerintahan untuk berkolaborasi guna menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dinilai masih berada pada level yang cukup tinggi dan menjadi perhatian serius.
Menurutnya, upaya serentak antar instansi menjadi keharusan mutlak agar TPT dapat menurun secara signifikan dalam waktu singkat. Hal ini disebabkan pengangguran tidak hanya menjadi faktor utama penyebab kemiskinan yang meluas, tetapi juga menjadi penghambat utama percepatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Tanpa kerja sama yang solid, target penurunan pengangguran akan sulit tercapai.
“Ini bukan tugas tunggal Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) semata, melainkan kerja sama lintas instansi yang melibatkan semua komponen pemerintahan,” ungkapnya dengan tegas.
Liliansyah menjelaskan bahwa penekanan angka pengangguran tidak terlepas dari penyediaan lapangan kerja yang beragam, namun tidak boleh hanya terpusat pada sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit yang selama ini menjadi andalan sebagian besar masyarakat.
“Masyarakat cenderung masih terfokus pada sektor tambang karena sudah menjadi kebiasaan lama, padahal terdapat berbagai peluang usaha potensial lainnya yang dapat digeluti dengan modal minim dan pelatihan yang tepat,” jelasnya secara rinci.
Dia menambahkan bahwa pertumbuhan UMKM serta industri rumahan yang telah mulai dikembangkan oleh warga secara mandiri menjadi salah satu alternatif strategis yang sangat berpotensi bagi pencari kerja, terutama mereka yang belum memiliki keahlian di sektor formal.
“Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan pemahaman berkelanjutan serta pendampingan yang terarah, mulai dari pengetahuan usaha hingga akses modal yang mudah,” katanya.
Liliansyah berharap pemerintah dapat secara terstruktur memfasilitasi pendampingan dan sosialisasi yang menyeluruh kepada pencari kerja, sehingga mereka dapat secara mandiri memetakan peluang usaha yang layak dikembangkan sesuai dengan potensi daerah.
“Selama ini, pendampingan lebih banyak diberikan kepada pelaku usaha yang sudah berjalan. Padahal, pencari kerja juga perlu didampingi melalui sosialisasi agar mereka mengetahui peluang usaha yang dapat dijalankan secara mandiri,” tegasnya pada akhir pernyataannya. (Adv/iam)
