DPRD Berau Dorong Pemkab Segera Selesaikan Masalah Kesejahteraan Komunitas Adat Terpencil
Berau – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Gideon Andris, secara resmi mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau untuk meninjau kembali upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT). Permohonan ini dikemukakan mengingat masih banyak laporan keluhan yang terus muncul secara berkala terkait kurangnya perhatian yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap kelompok tersebut.
Menurutnya, “Komunitas adat yang mengalami ketertinggalan struktural seharusnya mendapatkan perlakuan istimewa. Kondisi kehidupan mereka memang memerlukan perhatian mendesak, sehingga Pemerintah Daerah wajib memberikan penanganan khusus yang terstruktur dan terukur.” pungkasnya.
Selain itu, Gideon Andris menyatakan bahwa saat ini banyak warga KAT masih menghadapi ketidaksejahteraan yang parah di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya seperti akses air bersih dan jalan layak. Padahal, kelompok tersebut memiliki hak-hak yang setara sepenuhnya dengan warga Kabupaten Berau lainnya yang tinggal di wilayah perkotaan.
“Demi menjamin kesetaraan pelayanan publik yang adil dan inklusif, hal ini harus menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu memastikan agar Komunitas Adat Terpencil tidak terpinggirkan sepenuhnya dalam proses pembangunan daerah yang berkelanjutan,” jelasnya secara tegas.
Salah satu isu krusial yang masih menjadi sorotan keluhan utama hingga saat ini adalah terkait hak kepemilikan lahan. Menurut Gideon Andris, warga KAT berhak mendapatkan pengakuan hukum atas kepemilikan lahan yang sah tanpa adanya gangguan dari pihak manapun, termasuk pihak swasta atau instansi pemerintah lainnya.
“Sebagai informasi, isu ini termasuk dalam daftar keluhan utama yang terus diajukan Komunitas Adat Terpencil ke berbagai lembaga. Oleh karena itu, saya secara tegas mendorong Pemerintah Kabupaten Berau untuk segera menyelesaikan seluruh masalah yang dihadapi warga KAT tersebut melalui langkah-langkah konkret dan terjadwal yang dilaporkan kembali ke DPRD.” tandasnya. (adv/iam)
