Gamalis Minta OPD Sigap Awasi Harga Pangan
Berau – Wakil Bupati Berau, Gamalis, menginstruksikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memperketat pengawasan terhadap fluktuasi harga dan jalur distribusi bahan pokok. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis Pemerintah Kabupaten Berau dalam menekan angka inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Gamalis menegaskan bahwa pengawasan harga dan kelancaran distribusi adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Menurutnya, stabilitas harga sangat krusial agar tidak memberikan beban tambahan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
”Pengendalian inflasi menjadi prioritas utama kami, mengingat adanya tren kenaikan harga yang kerap berulang, terutama menjelang perayaan hari-hari besar,” ungkap Gamalis.
Ia menambahkan, lonjakan harga pangan yang tidak terkendali berisiko memperparah beban pengeluaran rumah tangga di tengah proses pemulihan ekonomi yang sedang berjalan. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah untuk selalu hadir dan responsif terhadap perubahan harga di pasar.
”OPD tidak boleh lengah. Pemerintah harus sigap karena masyarakatlah yang paling merasakan dampak langsung dari ketidakstabilan harga ini,” jelasnya.
Selain pemantauan di lapangan, Gamalis juga menyoroti pentingnya menjaga rantai pasokan. Kelancaran distribusi dinilai menjadi kunci utama guna menghindari kelangkaan barang yang dapat memicu kenaikan harga secara tidak wajar.
Ia juga memberi peringatan keras terkait potensi praktik penimbunan oleh oknum-oknum nakal yang ingin mengambil keuntungan sepihak.
”Pengawasan harus dilakukan secara terpadu bersama instansi terkait dan aparat. Jika diperlukan, intervensi pasar harus segera dilakukan. Jangan menunggu harga terlanjur melambung tinggi,” tegas Gamalis.
Menutup keterangannya, Wabup berharap para distributor dan pelaku usaha di Kabupaten Berau turut berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Ia mengimbau agar para pengusaha tidak mengambil margin keuntungan yang berlebihan.
”Stabilitas harga adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah hadir menjaga keseimbangan, namun pelaku usaha juga harus memiliki kepedulian sosial terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini,” pungkasnya. (*/)











