banner dprd berau

Pemkab Berau Dorong Verifikasi Kilometer Kendaraan pada MyPertamina

Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau mengusulkan penambahan fitur verifikasi kilometer kendaraan pada aplikasi MyPertamina sebagai upaya mencegah penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Setda Berau, Slamet Riyadi, mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam sebuah rapat beberapa waktu lalu.

Menurutnya, sistem tersebut akan mencocokkan jumlah BBM yang diisi dengan jarak tempuh kendaraan. Dengan begitu, penyalahgunaan BBM, seperti praktik penyedotan atau penjualan kembali, dapat lebih mudah terdeteksi secara digital.

Baca Juga  Terpilih Kembali, Hasan Basri 'Dilirik' Partai Politik

“Misalnya kendaraan mengisi 40 liter BBM. Dengan asumsi konsumsi satu liter untuk 15 kilometer, berarti kendaraan tersebut seharusnya menempuh sekitar 600 kilometer sebelum kembali mengisi. Kalau ternyata belum mencapai jarak itu sudah mengisi lagi, tentu bisa menjadi indikator adanya penyalahgunaan,” ujar Slamet.

Ia menjelaskan, data kilometer kendaraan dapat dimasukkan saat proses pengisian BBM melalui barcode MyPertamina. Sistem kemudian akan memverifikasi apakah penggunaan BBM sesuai dengan jarak tempuh kendaraan.

Baca Juga  Seluruh Sekolah di Berau Terapkan Belajar dari Rumah Selama Tiga Hari Akibat Kabut Asap

“Kalau fitur itu ada, tidak ada lagi celah untuk penyalahgunaan. Semua akan terekam secara digital sehingga lebih transparan dan mudah diawasi,” katanya.

Slamet mengungkapkan, usulan tersebut telah disampaikan kepada pihak provinsi, termasuk kepada perwakilan Pertamina. Namun hingga kini belum ada realisasi.

“Jawaban dari provinsi waktu itu, usulan tersebut belum bisa diterapkan. Mungkin saat itu baru Berau atau baru Kalimantan Timur yang mengusulkan mekanisme seperti ini,” ungkapnya.

Baca Juga  Targetkan Wisatawan Global, Anggota DPRD Berau Desak Promosi Digital Diperkuat

Meski demikian, Pemkab Berau berharap gagasan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun Pertamina untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi melalui sistem digital.

“Kalau sistem ini terealisasi, pengawasan akan jauh lebih mudah karena seluruh aktivitas pengisian BBM sudah terekam secara digital,” tutupnya.(Cha)