Pangkas Anggaran, DPRD Minta Sektor Unggulan Digenjot
Berau – Anggota Komisi II DPRD Berau, Suriansyah, menyoroti kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan signifikan, sehingga Pemerintah Kabupaten Berau harus melakukan penyesuaian anggaran. Menurutnya, efisiensi anggaran menjadi langkah yang tak terhindarkan, dengan potensi pemangkasan mencapai lebih dari separuh alokasi belanja.
“Saat ini, efisiensi menjadi imperatif. Sejumlah alokasi anggaran mengalami pemangkasan, bahkan mencapai 60 persen,” ujar Suriansyah.
Ia menjelaskan bahwa kondisi ini menuntut Pemkab Berau dan DPRD Berau untuk merumuskan strategi inovatif dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Suriansyah menekankan pentingnya optimalisasi seluruh sektor pendapatan, terutama yang berpotensi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Dalam konteks peningkatan PAD, sektor pariwisata dan UMKM menjadi prioritas utama untuk didorong,” jelasnya.
Ia mengakui bahwa kedua sektor tersebut terbukti memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan mampu menghasilkan penerimaan daerah dalam waktu relatif singkat.
Ia juga menekankan bahwa optimalisasi PAD harus dilakukan secara terukur dan tidak hanya bertumpu pada penyesuaian tarif maupun retribusi. Menurutnya, pembenahan dan penataan kawasan wisata, peningkatan kualitas layanan, serta pemberian stimulus terhadap UMKM agar mampu berkembang dan terintegrasi dalam rantai ekonomi pariwisata menjadi kunci utama.
“Peningkatan retribusi dapat dipertimbangkan, namun tanpa pembenahan lokasi wisata dan sarana pendukung, hasilnya tidak akan optimal. Potensi yang ada harus dimaksimalkan terlebih dahulu,” tegasnya.
Di sisi lain, Suriansyah mengingatkan agar pemangkasan anggaran dilakukan secara cermat agar tidak berdampak negatif pada pelayanan publik yang bersifat esensial. DPRD Berau, lanjutnya, akan terus mengawal agar sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar tetap mendapatkan perhatian yang memadai.
“Pemangkasan anggaran diperbolehkan, namun tidak boleh mengganggu pelayanan publik yang vital. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap terjaga,” tegasnya.
Suriansyah mengimbau seluruh OPD untuk beradaptasi dengan pola kerja baru yang lebih efisien namun tetap produktif.
“Efisiensi bukan hanya tentang pemangkasan anggaran, tetapi bagaimana bekerja lebih efektif. Dengan anggaran yang lebih kecil, program-program tetap harus berjalan,” pungkasnya. (Adv/ms)
