Evaluasi BPK Berjalan, Pemkab Berau Diminta Lakukan Penyesuaian
TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau diberi waktu lima hari untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian setelah pelaksanaan evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Selain OPD, jajaran asisten, staf ahli, kepala satuan, kepala bagian hingga pihak terkait lainnya turut diundang.
“Semua kita undang. Asisten, seluruh asisten, staf ahli, seluruh OPD, Kasat, Kabag, semua terlibat,” ujar Gamalis.
Menurutnya, tim pemeriksa memberikan waktu selama lima hari kepada Pemkab Berau untuk melakukan sejumlah perbaikan dan penyesuaian. Setelah proses tersebut rampung, hasil evaluasi akan dilaporkan kepada pemerintah daerah.
“Mereka memberi waktu kita lima hari untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian-penyesuaian. Setelah itu selesai, mereka akan memberikan laporan. Nah, tinggal kita menunggu,” katanya.
Gamalis berharap tidak ada persoalan mendesak yang ditemukan dalam proses evaluasi tersebut.
“Insyaallah, mudah-mudahan sampai sejauh ini tidak ada hal-hal yang urgen yang ditemukan oleh mereka,” ucapnya.
Ia menjelaskan, evaluasi tersebut juga berkaitan dengan kondisi anggaran daerah pada 2026. Dengan kemampuan fiskal yang terbatas, pemerintah daerah dinilai perlu melakukan berbagai penyesuaian dalam menjalankan program dan kegiatan ke depan.
“Ini kan 2026. Artinya ke depan dengan kondisi kita seperti ini, fiskal kita yang tidak memungkinkan untuk kita bisa berbuat banyak, tentu mereka akan melakukan evaluasi-evaluasi terkait dengan itu,” jelasnya.
Terkait adanya poin khusus yang menjadi perhatian BPK, Gamalis menyebut tidak ada catatan spesifik yang disampaikan. Namun, seluruh OPD diminta membangun kerja sama dan memperkuat koordinasi selama proses evaluasi berlangsung.
Menurutnya, transparansi dan keterbukaan data menjadi hal penting agar seluruh kebutuhan pemeriksaan dapat dipenuhi tanpa hambatan.
“Lebih pada kerja sama, agar semua OPD dapat berkolaborasi dengan baik, transparan, menjawab semua keperluan dalam hal pendataan. Jangan sampai dihalang-halangi, supaya laporan mereka dapat lebih transparan,” pungkasnya.(Cha)
