Kuota BBM Belum Sesuai Kebutuhan, Bupati dan DPRD Berau Desak Perbaikan Distribusi
JAKARTA – Keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Berau menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan DPRD. Selain mengupayakan tambahan kuota, pengawasan terhadap penyaluran BBM di setiap SPBU dinilai perlu diperketat untuk mencegah penyimpangan.
Persoalan tersebut dibawa langsung Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, bersama Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Noryanto, dalam pertemuan dengan BPH Migas di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Sri Juniarsih mengungkapkan, kebutuhan BBM di Berau terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan jumlah kendaraan. Namun, alokasi yang diterima daerah belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
Kondisi itu semakin terasa karena wilayah Berau cukup luas, dengan jarak antarkecamatan yang berjauhan. Akibatnya, keterbatasan pasokan tidak hanya memicu antrean di SPBU, tetapi juga berdampak pada harga BBM di tingkat pengecer.
“Dengan kewenangan kami yang terbatas, kami terus berupaya agar kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dan tersalurkan secara merata. Saat ini, harga BBM di tingkat pengecer sudah berada di angka yang tidak masuk akal, dan hal ini harus segera disikapi,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah daerah telah berupaya mengendalikan pembelian BBM melalui pembatasan pengisian maksimal 25 liter per kendaraan. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan kelangkaan.
Pemkab Berau juga telah mengajukan penambahan kuota sejak tahun lalu. Pada September 2025, usulan kebutuhan Solar mencapai 37.141 kiloliter, sedangkan Pertalite sebanyak 83.201 kiloliter.
Sayangnya, alokasi yang diterima belum memenuhi kebutuhan yang diajukan. Sri Juniarsih menyebut kuota yang diperoleh daerah hanya sekitar 50 persen dari total permintaan.
Meski demikian, ia menilai penambahan kuota bukan satu-satunya solusi. Perbaikan tata kelola dan ketepatan waktu distribusi juga menjadi hal penting agar ketersediaan BBM di setiap wilayah tetap terjaga.
“Walaupun kuota melimpah, jika tidak diatur dengan baik, tetap tidak akan mencukupi. Kami butuh dukungan BPH Migas untuk mengatur mekanisme penyalurannya,” tegasnya.
Sri Juniarsih juga meminta perhatian khusus terhadap distribusi BBM di Berau, mengingat kondisi geografis daerah yang menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran pasokan.
Sementara itu, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Noryanto, menekankan pentingnya pengawasan terhadap penyaluran BBM, khususnya Pertalite, agar benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Menurutnya, pengawasan di tingkat SPBU perlu diperketat untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan. Ia juga meminta agar setiap indikasi pelanggaran ditindaklanjuti secara tegas.
Dedy berharap persoalan BBM tidak hanya diselesaikan melalui penambahan pasokan, tetapi juga dengan memastikan mekanisme penyaluran berjalan transparan dan tepat sasaran.
Melalui pertemuan tersebut, pemerintah daerah dan DPRD Berau mendorong langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan BBM yang selama ini dikeluhkan masyarakat, terutama terkait keterbatasan stok, panjangnya antrean, dan tingginya harga di tingkat pengecer.(Adv/Cha)
