Pemkab Berau Serahkan Inisiatif Proyek Kereta Api ke Pemerintah Provinsi dan Pusat
Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Karena itu, pemerintah daerah berharap inisiatif pembangunan hingga pembiayaan proyek dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengatakan pemerintah daerah masih harus mencermati aspek kewenangan sebelum membahas lebih jauh mengenai keterlibatan daerah dalam proyek tersebut.
“Pertama, kita dari sisi kewenangan, apakah itu merupakan kewenangan pemerintah daerah, mesti kita telaah dulu. Kemudian dari sisi anggaran. Dengan kondisi saat ini rasanya untuk proyek-proyek besar pun kita sulit,” kata Said.
Menurutnya, kemampuan keuangan daerah belum memungkinkan untuk membiayai proyek infrastruktur berskala besar seperti pembangunan jalur kereta api. Oleh sebab itu, Pemkab Berau berharap proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) agar pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita berharap proyek-proyek besar itu menjadi proyek strategis nasional, sehingga kemudian pembiayaannya bukan melalui APBD, tapi melalui APBN. Itu sebenarnya harapan kita,” ujarnya.
Meski demikian, Said menegaskan Pemkab Berau mendukung pengembangan transportasi kereta api di Kalimantan karena dinilai dapat meningkatkan konektivitas dan menyediakan alternatif transportasi umum yang masih dibutuhkan masyarakat.
“Kalau mendukung, insyaallah kita sangat mendukung karena sistem transportasi kita masih membutuhkan transportasi umum seperti kereta api dan sebagainya,” katanya.
Namun, ia mengungkapkan hingga kini belum ada pembahasan mengenai kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait rencana pembangunan jaringan kereta api tersebut.
“Belum ada. Karena kita melihat kewenangan. Kita berharap provinsi yang menginisiasi itu, bukan kabupaten/kota,” tegasnya.
Di sisi lain, Said menilai pemerintah juga perlu memprioritaskan peningkatan kualitas jalan nasional yang saat ini menjadi urat nadi transportasi di Berau. Menurutnya, kondisi jalan masih rentan mengalami kerusakan karena digunakan bersama oleh angkutan kelapa sawit (CPO) dan kendaraan industri lainnya.
“Kalaupun bukan jalur kereta yang dibangun, kita masih berharap jalan yang ada terus dibenahi. Jalan nasional ini masih sangat rentan, apalagi berbagi dengan angkutan CPO dan industri lainnya. Jadi, prioritasnya bagaimana memaksimalkan fungsi jalan yang ada saat ini,” pungkasnya. (Cha)
