Pemkab Berau Siap Bentuk Pokja untuk Atasi Kelangkaan dan Perizinan Galian C

Berau – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau akan membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk membantu mempercepat legalitas kegiatan penambangan galian C di Kabupaten Berau. Langkah ini diambil untuk mengatasi kelangkaan pasir dan koral yang disebabkan oleh rumitnya masalah perizinan galian C.

Menurut Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, kewenangan perizinan galian C tidak lagi berada di bawah pemerintah kabupaten, melainkan di bawah pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 dan Perpres 55 Tahun 2022. Namun, Pemkab Berau berupaya membantu mempercepat legalitas pertambangan galian C untuk kebutuhan masyarakat dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan.

“Pokja yang dibentuk akan bekerja membantu mempercepat legalitas kegiatan penambangan galian C,” ungkap Bupati Sri.

Selain membentuk Pokja, Pemkab Berau juga mendorong Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Bhakti Praja untuk turut serta membantu pelaku usaha pertambangan galian C melalui penambahan unit usaha penambangan pasir dan koral. Perusda Bhakti Praja akan mengurus semua proses perizinan dan menjadi pemilik izin resmi daerah untuk penggalian dan penambangan pasir dan galian C di Kabupaten Berau. “Ini kita harapkan bisa mempercepat proses perizinan, sehingga tidak dimiliki atau dikelola secara perorangan,” jelas Bupati Sri.

Pemkab Berau juga akan menindaklanjuti hasil pertemuan bersama Forkopimda dan masukan dari masyarakat pelaku pertambangan galian C dengan melakukan pertemuan bersama seluruh stakeholder terkait dalam waktu dekat. Tujuannya adalah untuk memperkuat kolaborasi antara semua pihak agar kegiatan pertambangan galian C yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak lagi terkendala. “Kami bersama Forkopimda akan hadirkan semua stakeholder untuk membahas bersama kondisi ini,” tandas Bupati Sri. (*/)