Soroti Kinerja BUMD Berau, Nilai Penurunan Dividen Jadi Alarm bagi Pemkab
Tanjung Redeb – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Berau menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai menjadi salah satu persoalan paling mendesak dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, M. Ichsan Rapi, mengatakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan signifikan, dari Rp17,99 miliar pada 2024 menjadi Rp11,40 miliar pada 2025.
Menurutnya, sejumlah BUMD juga belum mampu memberikan dividen kepada daerah, di antaranya PT Indo Pusaka Berau (IPB), Perumda Air Minum Tirta Wangkang, dan Perumda Bakti Praja.
“BUMD harus dipandang sebagai portofolio investasi daerah yang harus dijaga, diawasi, dan diuji manfaatnya. Jangan sampai penyertaan modal yang telah diberikan justru tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah,” ujar Ichsan.
Fraksi Gerindra secara khusus menyoroti kondisi keuangan PT Indo Pusaka Berau yang dinilai berada dalam tekanan berat sepanjang periode 2023 hingga 2025.
Ichsan mengungkapkan, akumulasi rugi bersih perusahaan tersebut telah mencapai sekitar Rp133,88 miliar. Bahkan pada 2025 saja, rugi bersih tercatat sekitar Rp64,55 miliar.
Ia menjelaskan, tingginya beban operasional menjadi penyebab utama. Beban bahan bakar dan minyak pelumas mencapai sekitar Rp116,70 miliar, sementara pendapatan usaha hanya sekitar Rp113,82 miliar.
“Artinya, pendapatan usaha bahkan belum mampu menutupi biaya bahan bakar dan minyak pelumasnya saja,” tegasnya.
Dampak dari kondisi tersebut, lanjutnya, ekuitas PT Indo Pusaka Berau turun menjadi sekitar Rp87,9 miliar. Hal itu menyebabkan nilai investasi Pemerintah Kabupaten Berau di perusahaan tersebut menyusut menjadi sekitar Rp43,09 miliar atau turun sekitar 45,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, terhadap Perumda Tirta Wangkang, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas perbaikan kinerja perusahaan. Pendapatan usaha meningkat dari sekitar Rp76,37 miliar menjadi Rp85,22 miliar.
Selain itu, perusahaan juga berhasil membalikkan kondisi dari rugi usaha sekitar Rp4,85 miliar menjadi laba usaha sekitar Rp1,87 miliar.
Meski demikian, Ichsan mengingatkan bahwa peningkatan tersebut tidak boleh menutupi sejumlah persoalan material dalam laporan keuangan.
Fraksi Gerindra mencatat adanya penyajian kembali (restatement) laporan keuangan tahun 2024, termasuk perubahan angka laba yang semula sekitar Rp812,43 juta menjadi sekitar Rp52,44 juta, serta adanya koreksi pada pos aset lain senilai sekitar Rp7,29 miliar.
“Perbaikan kinerja tentu kami apresiasi, tetapi persoalan material dalam penyajian laporan keuangan juga harus menjadi perhatian agar tata kelola BUMD semakin transparan dan akuntabel,” pungkasnya.(Cha)
