Wacana Pemekaran kabupaten Pesisir Kembali Mencuat, DPRD: Proses Terus Berjalan
Berau – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, kembali menyoroti wacana pemekaran kabupaten baru di wilayah pesisir selatan Berau. Menurutnya, proses pemekaran masih terus berjalan, dan masyarakat diminta untuk tetap tenang serta bersabar menunggu perkembangan selanjutnya.
Subroto menjelaskan bahwa rencana pemekaran wilayah pesisir selatan Berau bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemerataan pembangunan di wilayah tersebut. DPRD Berau menyambut baik inisiatif ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kami telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas mengkaji dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemekaran ini. Namun, realisasinya masih terkendala oleh adanya moratorium penangguhan undang-undang atau peraturan tertentu yang mengatur tentang pemekaran daerah,” ungkapnya.
Menurut Subroto, wilayah pesisir selatan Berau memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat besar, terutama di sektor perikanan dan kelautan. Potensi ini dapat menjadi modal utama bagi wilayah pesisir untuk berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Jika pemekaran daerah pesisir ini berhasil diwujudkan, maka potensi sektor perikanan dan kelautan dapat dioptimalkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi IKN, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” jelasnya.
Subroto menambahkan bahwa pemekaran ini juga akan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi yang diperlukan, tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke Tanjung Redeb, yang memakan waktu dan biaya.
“Dengan adanya pemekaran, masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan administrasi di wilayahnya sendiri, sehingga lebih efisien dan efektif. Selain itu, pemekaran juga akan membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru di wilayah pesisir,” ujarnya.
“Oleh karena itu, kami meminta masyarakat untuk tetap tenang dan memberikan dukungan penuh terhadap proses pemekaran ini, karena masih banyak hal yang perlu dipersiapkan dan diurus dengan matang. Kami berharap agar moratorium pemekaran daerah segera dicabut, sehingga proses pemekaran dapat segera direalisasikan,” tandasnya. (Adv/iam)
