DPRD Berau Kritik Penggunaan BTT, OPD Diminta Miliki Indikator Kerja Terukur

BERAU. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau kembali mengkritik penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT) oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak diatur dengan baik. Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, menyatakan bahwa OPD tidak perlu memiliki BTT jika telah memiliki rencana anggaran yang sudah disusun dengan baik.

Menurut Rudi, setiap biaya yang dikeluarkan oleh OPD seharusnya sudah diukur dan dihitung dengan baik. “Artinya kita bukan tidak sependapat, tapi kalau dibikin anggaran tidak terduga yang khusus diprioritaskan untuk OPD berarti OPD tidak punya program kerja yang valid,” ungkap Rudi.

Rudi menambahkan bahwa BTT khusus disiapkan untuk penanggulangan bencana, bukan untuk kebutuhan OPD. “Selama ini kan kita juga ada Silpa. Jadi, pada saat ada Silpa ngapain ada dana tak terduga, yang bagus diperbanyak adalah tanggap darurat buat bencana-bencana. Karena Berau ini salah satu daerah yang rawan bencana banjir,” bebernya.

Rudi berharap agar OPD dapat mengkalkulasi semua biaya yang diperlukan secara baik dan mengatur pengeluarannya agar tidak keluar dari rencana biaya yang sudah disiapkan. “Kalau disiapkan belanja tak terduga untuk OPD berarti dari awal OPD tidak punya indikator kerja yang baik tolak ukur yang baik,” pungkasnya.

Dengan demikian, DPRD Berau mendorong OPD untuk memiliki indikator kerja yang terukur dan mengelola anggaran dengan lebih baik. (*/)