Dana Kampanye Bersumber dari Kegiatan Bisnis Ilegal? KPU Berau Jawab Begini

Ketua KPU Berau Budi Harianto.

TANJUNG REDEB – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau Budi Harianto, mengungkapkan bila saat ini setiap partai politik alias parpol telah tertib mendaftarkan nomor rekening sebagai alat distribusi dana kampanye.

Pendaftaran rekening tersebut sebagai syarat dalam memulai proses kampanye oleh setiap parpol dan calon legislatif delegasi parpol.

Menurut Budi, pendaftaran tersebut sebagai upaya penyelenggara pemilu, untuk memantau aktifitas ilegal dari distribusi dana kampanye dari para partai peserta pemilu.

“Sudah semua terdaftar. Itu sudah kami pastikan saat akan dimulainya masa kampanye,” katanya, Senin (18/12/2023).

Baca Juga  Terpilih Kembali, Hasan Basri 'Dilirik' Partai Politik

Dia menyebutkan, masing-masing partai terdata memiliki anggaran dari ratusan juta hingga Rp 25 miliar. Angka tersebut termasuk dalam limitasi anggaran yang diperbolehkan dikepul oleh parpol sebagai operasional dana kampanye politik.

“Yang jelas limitnya Rp 25 miliar,” ucapnya.

Ihwal maraknya kabar terkait peredaran dana kampanye yang berasal dari aktivitas ilegal yang tak tercatat dalam rekening parpol, Budi menegaskan bila hal tersebut menjadi kewenangan dari PPATK alias Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Baca Juga  Pemkab Mahulu Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir hingga 29 Mei

“Kami tidak memiliki kewenangan di ranah itu, sepenuhnya ada di tangan PPATK,” tegas Budi.

Kendati demikian, dirinya menegaskan juga bila pihaknya tetap melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para penegak hukum dalam memastikan setiap proses yang berlangsung, sesuai dengan peraturan pemilu.

“Kami tetap koordinasi dengan penegak hukum, itu sudah jadi bagian ketentuan kerja kami sebagai penyelenggara,” ujarnya.

Baca Juga  Polri Pastikan Kesiapan Pengamanan Distribusi Logistik Pemilu 2024

Pun pihaknya akan tetap menanti seluruh keputusan dari KPU RI di Jakarta, terkait segala bentuk aturan pemilu di daerah.

Termasuk pula dengan temuan PPATK yang nantinya akan dikoordinasikan dengan KPU RI. Bentuk turunannya akan dilaksanakan oleh KPU di daerah.

“Semua koordinasi ada di pusat, kami hanya menerapkan dan menjalankan aturan pemilu,” tegas dia kembali. (*)

Reporter: Sulaiman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini